Iran Resmi Kendalikan Selat Hormuz, Kapal Dunia Harus Bayar Izin Lewat

KabaRakyat.web.id - Krisis Selat Hormuz yang pecah sejak akhir Februari 2026 telah mengubah tatanan pelayaran global secara fundamental dan mengejutkan dunia.

Peristiwa ini bermula dari serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang mengakibatkan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengeluarkan peringatan yang melarang kapal-kapal asing melintas melalui selat tersebut, dan lalu lintas pelayaran pun praktis terhenti total.

Anatomi Krisis: Bagaimana Hormuz Lumpuh

Pada 2 Maret 2026, IRGC secara resmi mengonfirmasi bahwa Selat Hormuz ditutup dan menyatakan setiap kapal yang memasuki selat tersebut akan dibakar habis.

Penutupan ini bukan sekadar gertakan. Dampaknya langsung terasa ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan hari setelah pengumuman tersebut.

Lebih dari 21 serangan terhadap kapal dagang telah dikonfirmasi sejak awal Maret 2026, sementara sekitar 1.000 kapal memilih diam di jangkar atau tertahan di pelabuhan.

Data menunjukkan lalu lintas kapal tanker di selat turun hingga 90 persen pada pekan pertama Maret 2026, mendorong IEA melakukan pelepasan cadangan darurat terbesar dalam sejarahnya.

Sobat KabaRakyat, kondisi ini bukan sekadar gangguan teknis pelayaran biasa, melainkan guncangan geopolitik dengan konsekuensi ekonomi global yang luar biasa.

Harga minyak mentah Brent menembus 100 dolar AS per barel pada 8 Maret 2026 untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir, bahkan sempat memuncak di angka 126 dolar per barel.

Strategi Selektif Iran: Menguasai Tanpa Menutup Total

Yang membuat krisis ini berbeda dari sebelumnya adalah cara Iran memainkan kontrolnya secara sangat terukur dan strategis.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan selat sebenarnya terbuka, namun tertutup bagi musuh-musuh Iran, sebuah kebijakan blokade selektif yang sangat diperhitungkan.

Kapal-kapal asing yang masih ingin bergerak mulai bergeser ke sisi utara, masuk ke jalur sempit yang berada di bawah pengawasan ketat angkatan laut Iran.

Data intelijen maritim dari Windward menunjukkan sejumlah kapal mulai melintas melalui perairan teritorial Iran, mengindikasikan Teheran mengizinkan transit berbasis izin bagi negara sahabat.

Sobat KabaRakyat, pola ini memperlihatkan Iran tidak perlu menutup Hormuz sepenuhnya untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari krisis yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata.

Sejumlah laporan menyebutkan beberapa kapal membayar sejumlah uang hingga 2 juta dolar AS per kapal agar mendapat izin melintas, meski pola ini belum berlaku secara universal.

Biaya Ekonomi Kapal yang Menunggu

Bagi perusahaan pelayaran internasional, menunggu terlalu lama pun memiliki harga yang tidak kalah mahal dan menekan arus kas mereka.

Kapal yang tertambat tetap harus menanggung biaya operasional harian meliputi gaji awak, bahan bakar, asuransi perang, dan biaya pelabuhan yang terus berjalan.

Premi asuransi risiko perang untuk kawasan Teluk Persia melonjak tajam sejak awal krisis, menciptakan tekanan finansial berlapis bagi operator kapal di seluruh dunia.

Sobat KabaRakyat, dalam situasi terjepit seperti ini, tawaran jalur aman versi Iran yang disertai pemeriksaan dan kemungkinan pembayaran mulai terlihat sebagai pilihan yang lebih logis.

Raksasa pelayaran dunia seperti Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, dan CMA CGM telah menangguhkan semua operasi melalui Selat Hormuz sejak krisis meletus tanpa batas waktu yang jelas.

Kapal-kapal yang berani melintas pun harus menghadapi risiko gangguan sinyal navigasi dan tekanan psikologis awak di kawasan yang penuh ancaman serangan sewaktu-waktu.

Diplomasi Negara: Siapa Bisa Lolos Lebih Dulu

Di tengah krisis yang membekukan jalur energi dunia, pendekatan diplomatik bilateral muncul sebagai satu-satunya jalan yang tersisa.

Kapal-kapal berbendera Pakistan, India, Thailand, Rusia, Turki, Tiongkok, Irak, dan Malaysia telah berhasil melintas di berbagai titik sejak perang meletus, masing-masing melalui negosiasi tersendiri.

Thailand berhasil meloloskan kapal tanker milik Bangchak Corporation setelah koordinasi diplomatik langsung antara Menteri Luar Negeri Thailand dan Duta Besar Iran untuk Thailand pada 23 Maret 2026.

Sobat KabaRakyat, fenomena ini menunjukkan bahwa akses ke Hormuz kini bukan lagi soal hukum laut internasional, melainkan soal kedekatan hubungan diplomatik dengan Teheran.

Indonesia pun aktif terlibat dalam situasi ini. Dua kapal tanker VLCC milik Pertamina, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, tertahan di perairan Teluk Persia sejak awal Maret 2026.

Pemerintah Indonesia melalui Pertamina International Shipping tengah mempersiapkan aspek teknis dan administratif agar kedua kapal tersebut dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Dampak Krisis Hormuz bagi Ketahanan Energi Indonesia

Bagi Indonesia, krisis Hormuz bukan hanya berita dari luar negeri, melainkan ancaman nyata terhadap ketahanan energi nasional dalam jangka menengah.

Sepanjang 2025, Pertamina mengimpor sekitar 135,33 juta barel minyak mentah, dengan sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel di antaranya berasal dari kawasan yang melewati Selat Hormuz.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut Indonesia berada dalam posisi dilematis karena ingin kapal tankernya bebas melintas namun tidak ingin dianggap memihak salah satu kubu konflik.

Sobat KabaRakyat, tekanan ini semakin nyata mengingat Pertamina Pride membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah yang diperuntukkan bagi kebutuhan kilang dalam negeri.

Pemerintah juga membuka opsi diversifikasi sumber energi dengan mencari pasokan minyak mentah dari kawasan di luar Timur Tengah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Koordinasi intensif dijalin melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Teheran, Kedutaan Besar Iran di Jakarta, dan pihak-pihak Iran terkait di Teheran guna memastikan keselamatan perlintasan kapal Pertamina.

Rencana Tol Iran dan Respons Komunitas Internasional

Perkembangan paling mengkhawatirkan dari krisis ini adalah niat Iran menjadikan kontrolnya atas Hormuz sebagai kebijakan permanen dan formal.

Parlemen Iran menyetujui rencana pengelolaan Selat Hormuz yang memuat rencana pungutan tol hingga 2 juta dolar per kapal, yang jika diberlakukan penuh dapat menghasilkan hingga 100 miliar dolar per tahun.

Iran juga mulai menyusun protokol bersama Oman untuk mengawasi dan mengkoordinasikan lalu lintas tanker melalui selat tersebut, sebuah langkah yang secara efektif mengklaim hak manajemen permanen.

Sobat KabaRakyat, jika skema tol ini terwujud, pakar memperkirakan dampaknya akan melampaui sekadar biaya pelayaran dan bisa mengguncang sistem petrodolar yang menopang ekonomi global.

Peneliti dari Universitas Tehran menilai Iran akan mencoba masuk kembali ke ekonomi internasional dengan menawarkan satu kesepakatan diam-diam kepada hampir setiap negara: akses aman melewati Hormuz ditukar dengan pengakuan atas kerangka baru Iran.

Di sisi lain, Bahrain mendorong resolusi Dewan Keamanan PBB yang memungkinkan penggunaan segala cara yang diperlukan untuk menjaga Hormuz tetap terbuka, namun menghadapi penolakan dari Tiongkok dan Rusia.

Organisasi Maritim Internasional menggelar sidang luar biasa pada 18 hingga 19 Maret 2026 yang diikuti lebih dari 120 negara, mendesak perlindungan bagi kapal dagang dan pelaut sipil di sekitar Hormuz.

Namun di laut yang berlaku bukan aturan tertulis, melainkan siapa yang menguasai selat dan kepada siapa izin diberikan secara politis oleh Teheran saat ini.