Geram! Dedi Mulyadi Bongkar Aib Pejabat di Hadapan Menteri
kabaRakyat.web.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggegerkan publik dengan kritik tajam. Ia menyoroti dosa pejabat masa lalu dalam pengelolaan anggaran provinsi.
Reformasi anggaran ini mengubah paradigma orkestrasi menjadi teknokrasi. Fokus baru pada pelaksanaan teknis bersama kabupaten-kota.
Sobat KabaRakyat, perubahan ini menargetkan efisiensi untuk kesejahteraan rakyat. Anggaran digital IT senilai triliunan rupiah dihapus total.
Reformasi Paradigma Anggaran
Anggaran orkestrasi dulu hanya monitoring dan evaluasi. Dana besar digunakan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Sekarang, anggaran teknokrasi prioritaskan infrastruktur dasar. Dedi Mulyadi hapus alokasi IT 700 miliar dan 1,2 triliun.
Alasan utama: proyek digital hanya dinikmati segelintir intelektual. Hegemoni keuangan negara ciptakan konflik sosial.
Pola baru: pembangunan partisipatif. Masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan.
Lonjakan Anggaran Infrastruktur
Di Dinas Pendidikan, anggaran bangunan nol kini mendekati Rp1 triliun. Lonjakan tajam ini bangun fasilitas sekolah baru.
Anggaran jalan provinsi naik dari Rp400 miliar menjadi Rp3 triliun. Penerangan jalan (PJU) dari Rp20 miliar ke Rp1 triliun.
Sobat KabaRakyat, pasang listrik warga miskin dari Rp20 miliar jadi Rp450 miliar. Ini jawab keluhan masyarakat di media sosial.
Meski anggaran provinsi turun dari Rp37 triliun ke Rp31 triliun, realokasi tetap prioritas. Dana transfer daerah turun 24%.
Instruksi Dedi: setiap jalan wajib drainase manual. Tujuannya ciptakan lapangan kerja bagi kuli bangunan.
Perlindungan Buruh dan Perumahan Partisipatif
Kontraktor wajib asuransikan kuli. Dedi ancam potong pembayaran jika langgar aturan ini.
Ketidakadilan perumahan jadi sorotan. Pejabat dulu sibuk gratifikasi dari pembebasan lahan, abaikan warga digusur.
Di Bekasi dan Karawang, rumah elit bertumbuh pesat. Tapi warung kumuh dibiarkan, sampah menumpuk.
Dedi turunkan alat berat bersihkan area. Bupati Karawang sepakat bangun rumah baru dana Rp50 juta per unit.
Anggaran bantuan perumahan provinsi kini Rp50 juta. Bangun kampung tertata untuk rakyat miskin.
Kearifan lokal ditekankan: bangun rumah sesuai kontur lingkungan. Hindari pemaksaan di kaki bukit Sumedang.
Rumah bambu dikembangkan di Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan. Sesuaikan dengan pantai, pegunungan, atau dataran.
Brand perumahan harus hormati kultur. Kompleks developer unggul karena keseragaman, tapi perumahan biasa butuh pembatasan.
Penerima subsidi tipe 36 tak boleh ubah jadi mewah. Ini cegah kecemburuan sosial dan konflik tetangga.
Sistem KUR perumahan target serap 30% nasional. Ciptakan multiplier effect ekonomi di Jawa Barat.
Reformasi Dedi Mulyadi inspiratif. Sobat KabaRakyat, perubahan ini harap berlanjut untuk Jawa Barat istimewa.
Efisiensi APBD 2025 realokasi Rp5,4 triliun untuk infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih.
Pemangkasan hibah pesantren untuk benahi tata kelola. Ratusan penerima dicoret demi transparansi.
Utang Jabar Rp3,4 triliun tak jadi beban. Dedi optimis lunasi lewat efisiensi anggaran.
