Reformasi BUMN Prabowo: Stop Tantiem, Fokus Kesejahteraan Rakyat
KabaRakyat.web.id - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan tegas. Tantiem komisaris dan direksi BUMN dihapus jika perusahaan merugi. Langkah ini disampaikan pada Sidang Paripurna DPR, 15 Agustus 2025.
Kebijakan ini menyoroti pengelolaan BUMN yang dinilai tak masuk akal. Perusahaan rugi, namun komisaris mendapat bonus besar. Prabowo menegaskan perlunya efisiensi demi kesejahteraan rakyat.
Sidang DPR bergemuruh menyambut keputusan ini. Anggota DPR memberikan tepuk tangan meriah. Kebijakan ini diharapkan menghemat anggaran hingga Rp18 triliun per tahun.
Reformasi Pengelolaan BUMN
Prabowo menyoroti jumlah komisaris BUMN yang berlebihan. Ia memerintahkan pengurangan hingga maksimal enam orang. Idealnya, hanya empat atau lima komisaris per perusahaan.
Sobat KabaRakyat, tantiem dianggap akal-akalan pimpinan BUMN. Istilah asing ini sengaja digunakan untuk mengelabui publik. Prabowo memastikan keuntungan harus nyata, bukan manipulasi.
Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia mendapat tugas khusus. Mereka harus merapikan tata kelola BUMN. Efisiensi menjadi kunci utama pengelolaan aset negara.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Danantara, Juli 2025. Komisaris dilarang menerima tantiem atau insentif kinerja. Fokusnya adalah pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.
Dampak Ekonomi dan Dukungan DPR
Penghapusan tantiem diprediksi menghemat anggaran signifikan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut angka Rp17-18 triliun. Dana ini bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.
Ketua DPR Puan Maharani mendukung penuh kebijakan ini. Ia menegaskan keuntungan BUMN harus kembali ke negara. Sobat KabaRakyat, ini langkah nyata untuk rakyat.
Prabowo menargetkan BUMN menyumbang US$50 miliar per tahun. Aset BUMN yang mencapai US$1.000 triliun harus dikelola optimal. Defisit APBN bisa teratasi dengan pengelolaan baik.
Kebijakan ini juga mendorong efisiensi belanja negara. Setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas tanpa kompromi.
Sobat KabaRakyat, Prabowo menekankan pentingnya menjaga uang rakyat. Komisaris atau direksi yang keberatan diminta mundur. Banyak anak muda siap menggantikan mereka.
Visi Jangka Panjang APBN 2026
Prabowo mengusung visi APBN 2026 yang proporsional. Belanja negara difokuskan pada kebutuhan dasar rakyat. Layanan publik harus terus ditingkatkan kualitasnya.
Subsidi energi dan bansos akan lebih tepat sasaran. Data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi acuan. Ini memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak.
Pembiayaan APBN dikelola secara pruden dan inovatif. Rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal menjadi jangkar stabilitas ekonomi Indonesia.
Prabowo menugaskan Danantara untuk melibatkan swasta. Sinergi dengan sektor swasta nasional dan global akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Transfer ke daerah dirancang sebagai satu kesatuan. Tujuannya, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Sobat KabaRakyat, setiap kebijakan diarahkan untuk manfaat nyata rakyat.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif di media sosial. Banyak yang menyebutnya reformasi radikal. Prabowo menegaskan komitmennya menjaga setiap rupiah demi rakyat Indonesia.
