Polemik Kenaikan PBB 250% di Pati: Warga Tetap Demo Meski Dibatalkan

Polemik Kenaikan PBB 250% di Pati: Warga Tetap Demo Meski Dibatalkan

KabaRakyat.web.id - Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% di Pati memicu gelombang protes. Bupati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan tersebut. Namun, warga tetap berencana demo pada 13 Agustus 2025.

Polemik ini bermula dari keputusan kontroversial Bupati Sudewo. Kenaikan pajak dianggap memberatkan warga. Aksi solidaritas dan penolakan menggema di Kabupaten Pati.

Meski kebijakan dibatalkan, kemarahan warga belum reda. Sobat KabaRakyat, aksi unjuk rasa tetap digelar. Warga menuntut perubahan sikap kepemimpinan bupati.

Latar Belakang Protes Warga Pati

Kenaikan PBB-P2 diumumkan pada Mei 2025. Tarif melonjak hingga 250%. Warga menilai kebijakan ini tidak wajar di tengah ekonomi sulit.

Bupati Sudewo awalnya bersikukuh mempertahankan kebijakan. Ia bahkan menantang warga untuk demo dengan 50.000 orang. Pernyataan ini memicu kemarahan publik.

Aksi penolakan dimulai sejak 1 Agustus 2025. Posko donasi didirikan di depan Kantor Bupati. Ribuan dus air mineral terkumpul untuk aksi.

Puncak ketegangan terjadi pada 5 Agustus 2025. Satpol PP menyita donasi warga. Tindakan ini memanaskan situasi dan memperluas dukungan protes.

Pembatalan Kebijakan dan Respons Warga

Pada 8 Agustus 2025, Sudewo membatalkan kenaikan PBB-P2. Tarif kembali ke standar 2024. Pengembalian kelebihan bayar dijanjikan melalui BPKAD dan kepala desa.

Sudewo meminta maaf atas keresahan yang timbul. Ia mengklaim keputusan awal untuk pembangunan. Namun, warga meragukan ketulusan pernyataan tersebut.

Sobat KabaRakyat, warga menilai pembatalan karena tekanan publik. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap lanjutkan demo. Mereka menuntut transparansi dan kebijakan pro-rakyat.

Kunjungan Sudewo ke posko donasi ditolak warga. Ia menuding ada pihak yang menunggangi aksi. Tuduhan ini makin memicu kemarahan masyarakat.

Kekecewaan warga bukan hanya soal PBB. Kebijakan lain, seperti pembangunan masjid baru, dianggap tidak prioritas. Anggaran dinilai tak mendukung rakyat.

Tuntutan Demo dan Harapan Masyarakat

Demo 13 Agustus akan dihadiri puluhan ribu warga. Aksi ini diklaim damai, dengan orasi dan hiburan rakyat. Logistik terus mengalir dari berbagai daerah.

Warga menuntut Sudewo mengubah gaya kepemimpinan. Pemecatan 200 honorer rumah sakit jadi sorotan. Kebijakan ini dianggap tidak manusiawi.

Pembangunan videotron dan penataan alun-alun juga dikritik. Warga mempertanyakan urgensi proyek tersebut. APBD seharusnya fokus pada perekonomian rakyat.

Sobat KabaRakyat, warga menolak tuduhan aksi ditunggangi. Donasi berasal dari urunan masyarakat. Mereka ingin bupati mendengar aspirasi secara langsung.

Polemik ini jadi pelajaran penting. Partisipasi publik dalam kebijakan krusial harus ditingkatkan. Warga Pati menunjukkan kekuatan gotong royong.

Transparansi anggaran menjadi tuntutan utama. Masyarakat ingin pembangunan yang relevan. Demo 13 Agustus diharapkan jadi titik balik kepemimpinan Pati.

Keputusan Sudewo menunda proyek infrastruktur dipandang realistis. Namun, warga tetap waspada. Mereka ingin bukti nyata pembatalan PBB-P2.

Sobat KabaRakyat, aksi ini mencerminkan semangat demokrasi. Warga Pati menegaskan hak menyuarakan aspirasi. Kepemimpinan yang otoriter harus dikoreksi.

Tags:
Bagikan:
Baca juga
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Berita terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image