Mahfud MD: Gaji DPR Bukan Ratusan Juta, Tapi Miliaran Perbulan
kabaRakyat.web.id - Gaji anggota DPR RI periode 2024-2029 kembali menjadi sorotan publik. Angka fantastis yang beredar memicu kritik tajam dari masyarakat.
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengungkapkan dugaan mengejutkan. Ia menyebut gaji anggota DPR bisa mencapai miliaran rupiah per bulan.
Pernyataan ini disampaikan melalui kanal YouTube-nya pada 28 Agustus 2025. Mahfud menyoroti ketimpangan di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
Gaji dan Tunjangan DPR: Angka yang Menghebohkan
Mahfud menilai gaji DPR saat ini sudah sangat berlebihan. Publik kerap mempertanyakan kepatutan besaran penghasilan wakil rakyat.
Beredar kabar gaji DPR mencapai Rp230 juta per bulan. Mahfud menduga angka ini hanya sebagian dari total penghasilan.
Selain gaji pokok, anggota DPR menerima berbagai tunjangan. Tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan menjadi salah satu sorotan.
Tunjangan keluarga, komunikasi, dan transportasi juga diberikan. Total penghasilan bulanan bisa melampaui Rp100 juta per anggota.
Biaya Reses dan Fasilitas Lainnya
Sobat KabaRakyat, biaya reses menjadi komponen penting penghasilan DPR. Mahfud menyebut pernah menerima Rp42 juta setiap tiga bulan.
Biaya reses dialokasikan untuk kegiatan di daerah pemilihan. Namun, penggunaannya sering kali tidak sepenuhnya transparan.
Selain reses, anggota DPR mendapat biaya pembahasan undang-undang. Fasilitas seperti kredit mobil dan perawatan kesehatan juga disediakan.
Fasilitas rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami diganti tunjangan. Hal ini memicu lonjakan total penghasilan anggota DPR.
Anggota DPR juga mendapat tunjangan pensiun. Besarannya 60% dari gaji pokok, sekitar Rp2,52 juta per bulan.
Kritik Publik dan Tantangan Transparansi
Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit. Harga beras naik, dan PHK meningkat 32,19% pada 2025.
Sobat KabaRakyat, ketimpangan ini memicu kemarahan publik. Gaji DPR dianggap tidak sebanding dengan kinerja legislatif.
Mahfud menegaskan bahwa masyarakat tidak tahu sumber penghasilan DPR. Kurangnya transparansi memperburuk persepsi publik terhadap wakil rakyat.
Survei Indikator Politik 2025 menunjukkan kepercayaan publik terhadap DPR hanya 69%. Angka ini mencerminkan kekecewaan masyarakat.
Isu gaji DPR mencerminkan tantangan keadilan sosial. Wakil rakyat diharapkan lebih peka terhadap kondisi masyarakat.
Anggaran Rp36,6 miliar per bulan untuk gaji DPR dan DPD membebani APBN. Publik menuntut efisiensi dan akuntabilitas.
Sobat KabaRakyat, polemik ini menjadi panggilan untuk reformasi. DPR perlu menunjukkan komitmen nyata demi kesejahteraan rakyat.
