KPK Dalami Dugaan Korupsi Bupati Pati Sudewo di Proyek Jalur Kereta DJKA
kabaRakyat.web.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo. Ia terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api.
Sudewo dipanggil sebagai saksi terkait pengadaan proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan sebelumnya gagal karena ketidakhadirannya.
Kasus ini mencuat seiring demonstrasi warga Pati menolak kenaikan PBB. Nama Sudewo kembali disorot karena dugaan keterlibatannya dalam korupsi.
Keterlibatan Sudewo dalam Proyek DJKA
Sudewo diduga menerima commitment fee dari proyek DJKA. Dugaan ini berasal dari masa jabatannya sebagai anggota DPR.
Sebagai anggota Komisi V DPR periode 2019-2024, Sudewo mengawasi infrastruktur perkeretaapian. Peran ini memicu kecurigaan KPK terhadapnya.
KPK menyita Rp3 miliar dari rumah Sudewo pada 2023. Uang itu diduga terkait suap proyek jalur kereta api.
Sudewo membantah tuduhan menerima suap. Ia mengklaim uang tersebut dari gaji DPR dan hasil usaha pribadi.
Sobat KabaRakyat, KPK menegaskan pengembalian uang tidak menghapus pidana. Hal ini merujuk pada Pasal 4 UU Tipikor.
Fakta Persidangan dan Bukti KPK
Nama Sudewo muncul dalam sidang 2023 di Pengadilan Tipikor Semarang. Dua terdakwa, Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan, diperiksa.
Jaksa KPK menunjukkan bukti foto uang tunai. Uang dalam rupiah dan mata uang asing disita dari kediaman Sudewo.
Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Sudewo disebut menerima Rp8 miliar. Uang itu terkait proyek jalur kereta di Jawa Tengah.
Sudewo diduga terlibat di hampir seluruh proyek DJKA. KPK masih mengumpulkan bukti untuk menetapkan status hukumnya.
Sobat KabaRakyat, KPK mendalami peran Sudewo di proyek Solo Balapan-Kadipiro. Ia juga diduga terkait proyek di Jawa Barat.
Penjadwalan Ulang dan Langkah KPK
Pemeriksaan Sudewo pada 23 Agustus 2025 gagal. Ia absen karena alasan keperluan lain yang sudah terjadwal.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan penjadwalan ulang. Namun, tanggal pasti pemeriksaan belum diumumkan.
KPK fokus mengusut aliran dana suap ke Sudewo. Penyidik juga memverifikasi keterlibatannya di proyek lain.
Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan KPK, menegaskan penyelidikan menyeluruh. Kasus ini tidak terbatas pada Jawa Tengah.
KPK telah menetapkan 15 tersangka perorangan dan dua korporasi. Modusnya melibatkan rekayasa lelang untuk memenangkan pihak tertentu.
Sobat KabaRakyat, kasus ini menunjukkan komitmen KPK memberantas korupsi. Penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap fakta baru.
