Kenaikan PBB-P2 Pati 250% Picu Demo Warga 13 Agustus 2025
KabaRakyat.web.id - Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedang memanas akibat rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Kebijakan ini memicu gelombang protes warga. Ribuan masyarakat, termasuk santri, bersiap menggelar demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025. Aksi ini diprediksi diikuti puluhan ribu orang.
Bupati Pati, Sudewo, mengumumkan kenaikan PBB-P2 pada Mei 2025 setelah rapat dengan camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa (Pasopati). Kenaikan ini disebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, warga menilai kebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kesulitan ekonomi.
Kebijakan ini memicu kemarahan karena dianggap tidak melibatkan dialog dengan masyarakat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) menjadi motor utama penolakan. Mereka menuntut peninjauan ulang kebijakan yang dinilai tidak wajar.
Gelombang Penolakan dari Masyarakat dan Santri
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperkirakan 50.000 warga akan turun ke jalan. Koordinator aksi, Anang Alviana, bahkan yakin jumlahnya bisa mencapai 100.000. Aksi akan dipusatkan di Alun-Alun Pati. Warga dari berbagai kecamatan siap bergabung.
Sebanyak 5.000 santri dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi juga akan ikut berdemo. Mereka berasal dari wilayah seperti Margorejo, Juwana, hingga Sukolilo. Koordinator Aspirasi, Sahal Mahfudh, menyebut kenaikan PBB-P2 sangat membebani masyarakat menengah ke bawah.
Menurut Sahal, kenaikan pajak di beberapa wilayah bahkan mencapai 1.000%. Hal ini dinilai tidak masuk akal. Sobat KabaRakyat, bayangkan beban warga kecil yang harus membayar pajak jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Santri menuntut kenaikan maksimal 10-20% per tahun.
Aksi demonstrasi ini direncanakan berjalan damai. Warga telah menggalang donasi berupa air mineral dan makanan ringan sejak 1 Agustus 2025. Posko donasi di depan Kantor Bupati Pati menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kebijakan ini.
Tuntutan Warga dan Ketegangan dengan Pemerintah
Massa menuntut agar kenaikan PBB-P2 ditinjau ulang. Mereka mengusulkan kenaikan bertahap yang sesuai dengan kemampuan ekonomi warga. Kebijakan saat ini dinilai sepihak dan tidak transparan. Warga juga memprotes kebijakan lain, seperti aturan lima hari sekolah.
Aturan lima hari sekolah dianggap mengganggu pendidikan agama di madrasah diniyah. Banyak santri keluar karena kelelahan. Sobat KabaRakyat, kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan kebutuhan pendidikan agama yang menjadi garda terdepan di Pati.
Ketegangan meningkat saat Satpol PP menyita donasi warga pada 5 Agustus 2025. Aksi ini memicu kemarahan massa. Setelah protes, barang donasi dikembalikan. Koordinator aksi, Supriyono, menegaskan bahwa demonstrasi adalah murni aspirasi rakyat, bukan ditunggangi pihak lain.
Puncak ketegangan terjadi setelah pernyataan Bupati Sudewo yang dianggap menantang. Dalam video viral, Sudewo menyebut tidak gentar meski didemo 50.000 orang. Pernyataan ini memicu kemarahan lebih lanjut warga dan santri. Mereka menilai ucapan Sudewo arogan dan memicu semangat massa untuk membuktikan penolakan mereka. Aksi ini juga menyoroti rencana renovasi Masjid Agung Baitunnur senilai Rp15 miliar, yang dianggap kurang mendesak dibandingkan kebutuhan masyarakat.
Respons Pemerintah dan Harapan ke Depan
Bupati Sudewo akhirnya meminta maaf pada 7 Agustus 2025 atas pernyataannya yang dianggap menantang. Ia menegaskan tidak bermaksud menantang rakyat. Sudewo juga berjanji meninjau ulang kebijakan PBB-P2 jika masyarakat merasa keberatan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut angkat suara. Ia meminta Sudewo melakukan kajian komprehensif dan membuka dialog dengan masyarakat. Kenaikan pajak harus sesuai kemampuan warga agar tidak membebani. Luthfi menekankan pentingnya komunikasi untuk mencari solusi terbaik.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa kebijakan ini. Sobat KabaRakyat, langkah ini diharapkan membawa kejelasan dan keadilan. Warga ingin kebijakan yang transparan dan tidak membebani rakyat kecil.
Meski Sudewo meminta maaf, warga tetap bertekad menggelar demonstrasi. Mereka menuntut pembatalan kenaikan PBB-P2 atau penyesuaian yang wajar. Aksi ini juga menyinggung ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Sudewo, dengan beberapa menuntut pengunduran dirinya.
Demonstrasi pada 13 Agustus 2025 akan menjadi momen krusial. Warga Pati, termasuk santri, ingin suara mereka didengar. Aksi ini diharapkan berjalan damai tanpa kerusakan fasilitas umum. Sobat KabaRakyat, mari dukung aspirasi masyarakat untuk keadilan.
Kenaikan PBB-P2 yang drastis ini menjadi pelajaran penting. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Transparansi dan dialog adalah kunci menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Semoga aksi ini membawa perubahan positif.
Polemik ini menunjukkan kuatnya semangat warga Pati. Mereka bersatu menyuarakan aspirasi demi keadilan. Sobat KabaRakyat, mari kita nantikan hasil dari demonstrasi besar ini. Akankah pemerintah mendengar suara rakyat?
