Ambalat Direbut Malaysia Demi Minyak, RI Harus Lawan!
KabaRakyat.web.id - Blok Ambalat kembali menjadi sorotan. Wilayah laut strategis ini memicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa kedaulatan atas kawasan kaya minyak ini menuntut penyelesaian hati-hati.
Hubungan Indonesia-Malaysia kian mesra di bawah Presiden Prabowo Subianto. Namun, isu Ambalat tetap sensitif. Penyebutan "Laut Sulawesi" oleh Malaysia memicu reaksi keras dari Indonesia.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen pada penyelesaian damai. Diplomasi menjadi kunci, tetapi kedaulatan tak boleh dikorbankan. Sobat KabaRakyat, mari simak fakta-fakta terkini sengketa ini.
Kesepakatan Pengelolaan Bersama
Pada 27 Juni 2025, Presiden Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim bertemu. Mereka sepakat mengelola Blok Ambalat bersama. Pertemuan di Istana Merdeka itu menandai langkah diplomatik.
Kerja sama ekonomi melalui joint development diusulkan. Tujuannya, memanfaatkan sumber daya laut secara adil. Namun, kesepakatan ini memicu protes di kedua negara.
Di Malaysia, pimpinan Sabah mempertanyakan keputusan Anwar. Mereka menilai kurangnya konsultasi dengan wilayah terdampak. Kekhawatiran kehilangan kendali atas Ambalat mencuat.
Indonesia juga was-was. Trauma kehilangan Sipadan dan Ligitan pada 2002 masih membekas. Mahkamah Internasional saat itu memenangkan Malaysia karena bukti pendudukan mereka lebih kuat.
Sobat KabaRakyat, kesepakatan ini harus transparan. Pemerintah diminta melibatkan DPR dan pakar. Pengawasan ketat diperlukan agar Indonesia tidak dirugikan.
Kontroversi Penamaan Laut Sulawesi
Pada 6 Agustus 2025, Malaysia menolak istilah "Ambalat". Mereka menyebut wilayah itu "Laut Sulawesi". Langkah ini memicu reaksi dari Komisi I DPR RI.
Anggota DPR Amelia Anggraini menilai penamaan ini berimplikasi politis. "Istilah geografis bisa mengaburkan klaim kedaulatan," katanya. Indonesia diminta tegas mempertahankan nama Ambalat.
Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono mendesak klarifikasi. Penamaan "Laut Sulawesi" dinilai memengaruhi persepsi publik. Indonesia berpegang pada UNCLOS 1982 untuk klaimnya.
Malaysia bersikukuh pada Peta Baru 1979. Mereka mengklaim Blok ND6 dan ND7 sebagai bagian Sabah. Putusan ICJ 2002 atas Sipadan-Ligitan dijadikan dasar.
Sobat KabaRakyat, istilah bukan sekadar nama. Ini soal kedaulatan. Indonesia harus konsisten menggunakan "Ambalat" dalam forum bilateral dan multilateral.
Menjaga Kedaulatan di Tengah Kerja Sama
Komisi I DPR menekankan pentingnya konsultasi. Setiap kesepakatan harus melibatkan DPR. Transparansi soal proporsi bagi hasil dan pengendalian operasional sangat krusial.
Pemerintah Indonesia diminta waspada. Pengawasan maritim harus diperkuat. TNI AL diimbau rutin berpatroli di Ambalat. Ini mencegah pelanggaran oleh pihak Malaysia.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kerja sama harus saling menghormati. "Kedaulatan Indonesia tak boleh dikompromikan," ujarnya. Prinsip saling menguntungkan jadi pegangan.
Trauma masa lalu jadi pelajaran. Malaysia pernah kehilangan Blok L dan M ke Brunei. Indonesia tak ingin mengulang kekalahan Sipadan-Ligitan. Pengembangan harus setara.
Pemerintah diminta libatkan pakar hukum internasional. Sobat KabaRakyat, pengawasan intensif di lapangan penting. Indonesia tak boleh "telat jaga" Ambalat lagi.
Blok Ambalat menyimpan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Potensi ini harus dikelola adil. Indonesia dan Malaysia perlu dialog terbuka untuk masa depan damai.
