#SaveRajaAmpat: Penambangan Nikel Picu Protes Publik di Media Sosial

Sumbar, KabaRakyat.web.id - Raja Ampat, destinasi wisata dunia, terancam penambangan nikel. Keindahan alamnya kini tercoreng kerusakan lingkungan. Aktivitas tambang memicu kemarahan publik, Sobat KabaRakyat. Isu ini viral di media sosial.

Penambangan nikel di Pulau Gag dan sekitarnya berlangsung sejak 2018. Aktivitas ini merusak hutan dan laut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan penghentian sementara. Namun, banyak pihak meragukan komitmennya.

Kekhawatiran muncul karena Raja Ampat adalah Geopark UNESCO. Ekosistem lautnya menyokong keanekaragaman hayati global. Penambangan mengancam terumbu karang dan pariwisata. Publik kaget melihat kerusakan yang sudah parah.

Dampak Lingkungan dan Pariwisata

Penambangan nikel menyebabkan deforestasi di Pulau Gag. Sedimentasi lumpur mencemari laut, merusak terumbu karang. Lamun dan hutan bakau juga terdampak. Ini mengancam habitat ribuan spesies laut.

Pariwisata Raja Ampat terkenal sebagai “surga dunia”. Keindahan Piaynemo menarik wisatawan global. Namun, tambang hanya berjarak 30-40 km dari lokasi wisata. Kunjungan wisatawan berisiko menurun.

Masyarakat lokal bergantung pada laut dan pariwisata. Kerusakan ekosistem mengancam mata pencaharian mereka. Aktivis lingkungan menyoroti dampak jangka panjang. Sobat KabaRakyat, ini krusial bagi keberlanjutan.

Greenpeace Indonesia melaporkan pelanggaran sejak 2024. Aktivitas tambang di pulau kecil melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014. Pulau Gag, Kawe, dan Manuran seharusnya dilindungi dari eksploitasi.

Penghentian Sementara: Solusi atau Formalitas?

Menteri Bahlil menghentikan operasi PT Gag Nikel sementara. Perusahaan ini, anak usaha BUMN Antam, memiliki izin sejak 2017. Penghentian diumumkan pada 5 Juni 2025, pasca kritik publik.

Bahlil menyatakan tim ESDM akan memverifikasi lapangan. Ia berencana meninjau langsung ke Pulau Gag. Namun, publik skeptis. Banyak yang curiga ini hanya untuk meredam kritik, Sobat KabaRakyat.

Greenpeace menilai pernyataan Bahlil berpotensi menyesatkan. Pulau Gag tetap bagian dari Raja Ampat. Penambangan di pulau kecil bertentangan dengan regulasi. Verifikasi dianggap belum menjamin perlindungan.

PT Gag Nikel mengklaim operasinya sesuai izin dan Amdal. Mereka berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, laporan Greenpeace menyebut kerusakan hutan mencapai 500 hektare. Sedimentasi laut juga parah.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan langkah hukum. PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran terdeteksi tanpa pengelolaan limbah. Sanksi administratif hingga pencabutan izin dipertimbangkan.

Kontroversi dan Dugaan Pengendalian Isu

Penambangan berlangsung bertahun-tahun tanpa sorotan media. Publik mempertanyakan mengapa isu ini baru viral sekarang. Dugaan pengendalian informasi oleh pihak berwenang mencuat. Transparansi dipertanyakan.

Bahlil menyebut ada campur tangan asing dalam isu ini. Ia menyinggung geopolitik dan hilirisasi nikel. Namun, aktivis menilai ini pengalihan dari kegagalan pengawasan. Fokus harus pada kerusakan lingkungan.

Kunjungan pejabat tinggi, seperti Jokowi dan Luhut, ke Raja Ampat memicu spekulasi. Awalnya dianggap promosi wisata, kini dicurigai terkait tambang. Akses sulit ke Raja Ampat mempersulit pemantauan.

Aktivis menuntut penghentian permanen tambang. Pengamat maritim Hakeng Jayawibawa menyebut penghentian sementara tidak cukup. Raja Ampat harus bebas dari aktivitas tambang untuk menjaga status Geopark-nya.

Masyarakat adat juga terdampak. Prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) dinilai diabaikan. Keterlibatan publik dalam Amdal lemah, membuat dokumen ini hanya formalitas, Sobat KabaRakyat.

Tagar #SaveRajaAmpat ramai di media sosial. Aksi protes di Sorong menunjukkan penolakan keras. Bahlil bahkan menghindari demonstran melalui pintu belakang bandara. Ini menunjukkan tekanan publik yang besar.

Kementerian Pariwisata mendesak prinsip kehati-hatian. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tetapi warisan dunia. Pemerintah diminta menyeimbangkan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Masa depan Raja Ampat bergantung pada tindakan nyata. Penghentian sementara PT Gag Nikel adalah langkah awal. Namun, tanpa komitmen permanen, kerusakan bisa tak terpulihkan. Publik menanti hasil verifikasi.

Sobat KabaRakyat, Raja Ampat adalah harta Indonesia. Menjaga keindahannya adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus transparan dan tegas. Jangan biarkan “surga dunia” ini hilang selamanya.