Demul Spill Pendapatan YouTube: Strategi Promosi Iklan Jabar
Sumbar, KabaRakyat.web.id - Tantangan fiskal daerah kini jadi sorotan. Penurunan dana alokasi berdampak besar. Banyak daerah kesulitan memenuhi kebutuhan pembangunan. Belanja pegawai menguras anggaran. Hal ini memicu keresahan di berbagai wilayah.
Dana Alokasi Umum (DAU) terus menipis. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memperparah situasi. Anggaran pembangunan terkuras. Daerah kesulitan menjalankan proyek infrastruktur. Akibatnya, kinerja pembangunan menurun drastis.
Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terpangkas. Khususnya untuk sektor infrastruktur. Penurunan ini berimplikasi luas. Banyak daerah tak mampu memperbaiki fasilitas umum. Jalan, jembatan, hingga irigasi terbengkalai. Sobat KabaRakyat, ini masalah serius.
Rekrutmen P3K jadi salah satu pemicu. Prosesnya sering tak sesuai kebutuhan daerah. Seleksi digital diterapkan seragam. Padahal, tak semua posisi perlu pendekatan ini. Misalnya, sopir truk sampah atau tukang taman.
Kebutuhan tenaga seperti office boy juga dipertanyakan. Seleksi ASN untuk posisi ini dinilai tak efisien. Akibatnya, daerah mengangkat tenaga outsourcing. Ini justru menambah beban fiskal. Sobat KabaRakyat, ironis bukan?
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga bermasalah. Banyak BUMD diisi tim sukses politik. Profesionalisme sering dikorbankan. BUMD yang tak sehat diaudit. Pilihannya, diteruskan atau ditutup. Pengelolaan harus lebih transparan.
Jawa Barat menghadapi tantangan unik. Penduduknya hampir 50 juta. Tapi jumlah desa dan kelurahan minim. Dibandingkan Jawa Tengah, angkanya jauh tertinggal. Akar masalahnya ada pada distribusi dana desa.
Dana desa tak mempertimbangkan jumlah penduduk. Ada desa di Jawa Barat menanggung 150.000 jiwa. Pendekatan normatif ini dinilai tak adil. Evaluasi komprehensif perlu segera dilakukan. Sobat KabaRakyat, setuju?
Beberapa desa sudah berubah karakter. Pertumbuhan industri mengubah wajah desa jadi perkotaan. Pendekatan birokratif lebih relevan ketimbang politik. Desa-desa ini harus diklasifikasi ulang sebagai kelurahan.
Instansi vertikal seperti Kementerian Agama membebani daerah. Mereka mengurus madrasah hingga pesantren. Namun, anggaran minim. Daerah dipaksa menutupi kekurangan. Ini mengorbankan pembangunan sekolah negeri.
Banyak SD, SMP, hingga SMA negeri rusak. Atap bocor, bangunan roboh. Tapi daerah harus penuhi kebutuhan instansi vertikal. Jika tak dipenuhi, isu agama dimainkan. Sobat KabaRakyat, ini dilema besar.
Kementerian Agama perlu anggaran lebih besar. Madrasah dan pesantren harus mandiri. Fiskal daerah tak boleh terus terbebani. Kesejahteraan publik jadi taruhan. Pemerintah pusat harus ambil langkah tegas.
Otonomi daerah juga timpang. Ada kabupaten dengan 6 juta penduduk. Tapi kota tetangga hanya 250.000 jiwa. Alokasi fiskal jadi tak seimbang. Kabupaten besar kekurangan dana. Kota kecil justru berlebih.
Contohnya, Kabupaten Sukabumi versus Kota Sukabumi. Penduduk kabupaten jauh lebih banyak. Tapi alokasi dana tak sebanding. Hal serupa terjadi di Cirebon. Ketimpangan ini menghambat pembangunan. Sobat KabaRakyat, ini tak adil.
Usulan muncul untuk integrasi wilayah. Sebagian kecamatan kabupaten bisa bergabung ke kota. Kota Sukabumi bisa jadi kabupaten. Ini bisa mempercepat pembangunan. Keadilan fiskal jadi tujuannya.
Standar alokasi dana juga perlu diubah. Jumlah penduduk harus jadi acuan. Bukan jumlah desa atau kelurahan. Pendekatan lama merugikan Jawa Barat. Beban industri dan urbanisasi tak diimbangi dana memadai.
Sobat KabaRakyat, PPH 21 juga jadi masalah. Industri di Jawa Barat bayar pajak di Jakarta. Dana bagi hasil mengalir ke DKI. Tapi risiko dan beban infrastruktur ditanggung Jawa Barat. Ini perlu koreksi segera.
Penataan otonomi daerah harus dipercepat. Formula baru diperlukan. Pemekaran wilayah bukan satu-satunya solusi. Penggabungan wilayah bisa jadi alternatif. Percepatan pembangunan dan keadilan fiskal harus diutamakan.
