Kondisi Ekonomi Indonesia Makin Terpuruk, Kelas Menengah Akan Terancam

Ilustrasi By: Pixabay

KabaRakyat.web.id - Kondisi perekonomian Indonesia saat ini menjadi perhatian serius, terutama bagi kelas menengah yang semakin terjepit. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, seperti tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara, deflasi selama lima bulan berturut-turut, dan maraknya PHK yang mencapai 50.000 orang.

Meskipun beberapa pihak masih mengklaim bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja, kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda.

Deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir menjadi salah satu indikator yang paling mencemaskan. Pada dasarnya, deflasi menunjukkan penurunan harga barang, yang mungkin terdengar positif karena harga barang menjadi lebih murah.

Namun, penurunan harga ini bisa disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mengarah pada penurunan konsumsi.

Kondisi kelas menengah Indonesia juga semakin terhimpit. Banyak masyarakat yang terpaksa menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara penghasilan tetap atau pekerjaan semakin sulit diperoleh.

Dampak dari PHK massal yang terjadi dalam setahun terakhir sangat dirasakan, terutama oleh pekerja sektor informal dan mereka yang bergantung pada upah bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Rasio kesenjangan antara orang kaya dan miskin terus meningkat sejak tahun 2018, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak merata.

Sementara segelintir orang mampu meningkatkan kekayaan mereka secara signifikan, sebagian besar masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan menambah beban hidup masyarakat kelas menengah dan bawah.

Masalah deflasi yang dihadapi Indonesia lebih disebabkan oleh apa yang disebut sebagai demand-pull deflation, yaitu penurunan harga barang akibat menurunnya permintaan.

Kondisi ini terjadi ketika masyarakat mulai mengurangi konsumsi karena terbatasnya pendapatan. Hal ini jauh lebih berbahaya daripada inflasi karena menunjukkan adanya kontraksi ekonomi yang serius.

Selain itu, tekanan ekonomi semakin berat dengan adanya kenaikan berbagai jenis pajak dan biaya pada tahun depan, seperti PPN yang naik menjadi 12%, pajak bangunan, BPJS, dan kemungkinan kenaikan harga BBM serta LPG 3 kg.

Kebijakan ini menambah beban hidup masyarakat dan bisa memperburuk kondisi kelas menengah yang sudah terpukul oleh berbagai masalah ekonomi.

Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada kelas menengah menjadi salah satu penyebab utama situasi ini. Sementara subsidi dan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat miskin, dan keringanan pajak sering kali dinikmati oleh kalangan atas, masyarakat kelas menengah justru terjebak di tengah, menanggung beban pajak dan biaya hidup yang semakin tinggi.

Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan momentum untuk mencapai status negara maju.

Bonus demografi yang selama ini dianggap sebagai peluang emas bisa berubah menjadi beban jika angkatan kerja produktif tidak memiliki akses ke lapangan pekerjaan yang memadai dan kondisi ekonomi terus memburuk.

Lingkaran setan dalam perekonomian dapat terjadi jika daya beli masyarakat terus menurun. Pengusaha yang merugi karena rendahnya penjualan akan melakukan PHK, meningkatkan jumlah pengangguran.

Semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, semakin sedikit konsumsi yang terjadi, sehingga harga barang terus menurun dan ekonomi menjadi lesu.

Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Menarik investasi asing langsung (FDI) yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan industri padat karya harus menjadi prioritas.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik di pasar kerja.

Meskipun berbagai tantangan dihadapi, solusi tidak hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat juga perlu meningkatkan kemampuan diri melalui pendidikan mandiri dan pelatihan keahlian.

Di era digital ini, belajar secara mandiri menjadi lebih mudah dan dapat diakses oleh siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup.

Akhirnya, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pengentasan korupsi, serta kepemimpinan yang berintegritas tinggi sangat diperlukan untuk memulihkan ekonomi Indonesia.

Berbagai pihak perlu bekerja sama untuk menghindari kehancuran ekonomi yang lebih dalam dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.